Pedri Kasman: "Eksepsi Ahok Dan Penasehat Hukumnya Tidak Berdasar Hukum"

Jakarta - Hari ini  Selasa (13/12/2016) gelar sidang perdana Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, nomor 17, Jakarta Pusat secara umum berjalan baik.  Namun tidak sedikit  pihak yang kecewa karena  banyak pelapor dan penasehat hukumnya yang tidak bisa masuk.

Diantaranya adalah salah satu pelapor  Pedri Kasman,  menyatakan kekecewaannya karena polisi tak mengizinkannya masuk ke ruang sidang. Dia menilai polisi melakukan tindakan diskriminasi. Orang-orang yang ada di dalam banyak yang tidak jelas kapasitasnya sebagai apa. Diharapkan di persidangan berikutnya hal ini bisa ditertibkan.

Selain itu selama mengikuti persidangan dari luar gedung, Pedri Kasman pun merasa bahwa  eksepsi Ahok dan Penasehat Hukumnya tidak berdasar hukum.  Materi eksepsi telah mencakup ke pokok materi, lebih ke arah pembelaan (pledoi). Apa yg disampaikan oleh Penasehat Hukumnya  cenderung memutar balikkan fakta.

“Eksepsi  Penasehat Hukum menunjukan secara jelas dan nyata tidak memakai unsur dan dalil yang dimaksud pada Pasal 156a KUHP serta menggunakan istilah dan kondisi yang tidak relevan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.” Ungkap Pedri Kasman.

Pedri yang juga Sekertaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menganggap bahwa, Dakwaan JPU telah cukup jelas terhadap pelaku. Tempat kejadian perkara (TKP) dan tindak pidana apa yang didakwakan jelas. Pihaknya melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada JPU supaya kiranya Penggunaan unsur pada pasal 156a KUHP harus dipertajam dengan alat bukti dan saksi yang menguatkan.

Selain itu penyebutan transkrip yang ditulis Buni Yani pada video yang diunggahnya dianggap memutar balikan fakta. Karena faktanya tidak ada satupun pelapor yang merujuk pada transkrip  Buni Yani. Semua pelapor melaporkan atas apa yang diungkapkan ahok dalam video tersebut.Dan video itu sudah dilakukan uji Labfor oleh Penyidik, terbutkti tidak ada editan sama sekali. Penasehat Hukum Ahok juga dianggap tidak relevan menyinggung Aksi Bela Islam, karena itu di luar proses hukum. (Amr)